Tanggal terbit:

MoU Pemkot Pasuruan dengan WWF Indonesia

WWF Indonesia dan Pemerintah Kota Pasuruan sepakat mewujudkan percepatan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK) di Kota Pasuruan. CEO WWF Indonesia dan Walikota Pasuruan menandatangani Nota Kesepahaman tersebut di RM. Kebun Pring Kota Pasuruan, Kamis (27/8). Hadir dalam acara Walikota Pasuruan, Sekda Kota Pasuruan, CEO WWF Indonesia, Serta Kepala SKPD Terkait Kota Pasuruan.

Kesepakatan ini merupakan bentuk dukungan kedua pihak untuk mendukung pelestarian alam dengan menolak penggunaan kayu illegal oleh pengusaha meubel kecil dan menengah setempat. “ Untuk mendukung SLVK, kami menerapkan perizinan satu atap untuk memudahkan pengusaha UKM Meubel, yang selama ini terkendala dalam proses pembuatan Izin Usaha Industri (IUI), upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) atau upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) selain itu kami berencana mengeluarkan kebijakan pengadaan barang berbahan kayu di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dengan memasukkan SLVK sebagai salah satu kriterianya, “ jelas H. Hasani, SH. MH. Walikota Pasuruan.

WWF Indonesia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Pasuruan yang menolak penggunaan kayu illegal. “ Kami siap mendukung upaya ini melalui peningkatan kapasitas SDM di bidang SLVK terutama dalam penerapannya di lapangan. WWF mendorong agar lebih banyak lembaga Pemerintah yang akan menerapkan kebijakan serupa, “ kata Dr. Efransjah, CEO WWF Indonesia.

Tinggalkan Komentar

Tambahkan Komentar dibawah

0 Komentar

    Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

    • Kantor : JL. Achmad Yani 53, Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67134 PASURUAN
    • Email : kominfo[at]pasuruankota.go.id
    • Telepon : (0343) 5616668

kritik & saran