Pasuruan Kota
Tanggal terbit:

APBD 2018, MENUJU “KOTA PASURUAN LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DENGAN PERDAGANGAN, JASA DAN INDUSTRI”

Pembangunan infrastruktur sebagaimana tema pembangunan dua tahun terakhir, tetap menjadi tema utama pada pembangunan tahun 2018, baik di tingkat Provinsi maupun Pusat. Memperhatikan esensi tema pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah Kota Pasuruan, maka disusun tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2018 sebagai berikut  Pemantapan kelayakan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan

Makna utama dalam tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2018 adalah pemerataan hasil pembangunan melalui pemantapan kelayakan infrastruktur, sehingga dapat dinikmati oleh segenap masyarakat Kota Pasuruan.

Dalam perspektif pembangunan lima tahun, tahun 2018 adalah tahun ketiga dalam rencana pembangunan Kota Pasuruan tahun 2016-2021 yang disusun dengan mengacu pada visi Walikota-Wakil Walikota Pasuruan, yakni untuk mewujudkan “Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri”.

Terkait dengan pelaksanaan tema pembangunan tahun 2018, Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan tahun anggaran 2018 sebagaimana termuat dalam RKPD Kota Pasuruan tahun 2018, yang disusun dengan memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2016-2021, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya, adalah sebagai berikut:

1.        Pendidikan;

2.        Kesehatan;

3.        Kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;

4.        Pertumbuhan ekonomi;

5.        Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel;

6.        Peningkatan prasarana sarana infrastruktur;

7.        Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang;

8.        Nilai-nilai kearifan lokal dan kesalehan sosial.

Prioritas pembangunan daerah tersebut secara konseptual telah dirangkum ke dalam APBD tahun anggaran 2018 dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan salah satu bentuk upaya akselerasi pencapaiannya. Tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan akan bergantung pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada APBD. Oleh sebab itu, APBD yang telah disusun ini mempunyai nilai dan peran strategis bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan.

Program dan Kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2018 ini, diharapkan dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat terhadap cita-cita pembangunan dan hasil-hasilnya, agar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Kota Pasuruan. Peranan dan kontribusi APBD yang tercermin dari alokasi anggaran kegiatan dan program didalamnya sebagai upaya mewujudkan kemakmuran masyarakat, menjadi sangat krusial. Titik pentingnya terletak pada bagaimana sumber daya yang terbatas, dalam hal ini anggaran, dapat dikelola sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dengan hasil yang semakin baik. Dengan kerangka pikir ini, Pemerintah Kota Pasuruan dituntut untuk memiliki kemampuan melihat, menganalisis, mempertimbangkan, dan merespon permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Pada tahun 2018, tantangan yang dihadapi antara lain masih berkaitan dengan upaya untuk mempercepat dan memperbaiki pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.

Pendapatan daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peran yang strategis bagi keberhasilan pembangunan daerah, pembinaan terhadap masyarakat dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggali seluruh potensi pendapatan yang dimiliki secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa sumber pendapatan daerah terbagi atas 3 jenis pendapatan, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Berdasarkan pada sumbernya, maka pendapatan daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni pendapatan yang bersumber dari potensi yang ada di daerah dan pendapatan yang berasal dari luar potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada saat ini kontribusi pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri relatif masih rendah. Sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari transfer Pusat. Menghadapi situasi tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah atau kebijakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2018 adalah pada optimalisasi pengelolaan pendapatan melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendapatan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa, sebagian besar sumber pendapatan Pemerintah Kota Pasuruan masih ditopang oleh Dana Perimbangan, yang merupakan konsekuensi dari skenario perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk Pendapatan Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak seperti DBH-PBB, DBH-CHT, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik seperti Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan lainnya sesuai Undang-undang yang berlaku.

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Kebijakan Dana Perimbangan dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018.

Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja daerah dilakukan secara rasional dan memperhatikan  pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi untuk mendorong peningkatan aspek pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

Asumsi-asumsi lain yang perlu mendapatkan perhatian dan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam penyusunan APBD antara lain adalah menyangkut dengan kebijakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Berdasarkan kebijakan Pemerintah terkait dengan gaji PNS, maka tahun 2018 tidak ada kebijakan kenaikan gaji PNS. Namun demikian pada tahun 2018, PNS dan Pejabat Negara masih akan diberikan tambahan gaji berupa gaji ke-13 dan gaji ke-14 sekali dalam satu tahun. Berdasarkan kondisi tersebut, pada tahun 2018 proporsi Belanja Pegawai terhadap total APBD ditargetkan di bawah 50,00 persen.

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah kota secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran Operasional Kegiatan Belajar Mengajar yang sering disebut  dengan istilah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai menengah termasuk SLB dan SLTA.

Secara garis besar, kekuatan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Total Pendapatan                                                                    Rp.879.468.756.827,00

Total Belanja                                                                           Rp.952.150.851.119,85

Defisit                                                                                      Rp.(72.682.094.292,85)

Pembiayaan Netto untuk menutup defisit                               Rp.72.682.094.292,85

 

PENDAPATAN DAERAH

Pada tahun 2018 total Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.879.468.756.827,00, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.      Pendapatan Asli Daerah

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018, sebesar Rp. 139.467.647.062,00 yang berasal dari :

-        Pendapatan Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp.27,820.670.466,14.

-        Hasil Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp.8.103.908.220,00.

-        Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp.4.715.851.613,00

-        Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.98.827.216.762,86

 

2.      Dana Perimbangan

Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp.648.773.479.000,00, yang berasal dari :

-        Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan sebesar Rp. 72.284.604.000,00

-        Dana Alokasi Umum sebesar Rp.424.499.789.000,00

-        Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.151.989.086.000,00

 

3.      Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.91.227.630.765,00, yang berasal  dari :

-        Pendapatan Hibah sebesar Rp.20.539.400.000,00

-        Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.59.983.530.765,00

-        Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.8.000.000.000,00

-        Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.2.704.700.000,00

Sumber pendapatan Kota Pasuruan masih didominasi oleh pendapatan Dana Perimbangan baru diikuti proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komposisi pendapatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Sebaliknya kontribusi Pendapatan Asli Daerah relatif masih rendah, sehingga perlu upaya  pemerintah daerah untuk dapat menggali potensi PAD selain yang sudah ada.

 

BELANJA DAERAH

Disampaikan bahwa kondisi umum belanja daerah saat ini sebesar Rp.952.150.851.119,85 dengan rincian sebagai berikut :

1.      Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp.390.811.827.694,00, yang terdiri dari:

-        Belanja Pegawai sebesar Rp.324.830.639.654,00

-        Belanja Hibah sebesar Rp.42.002.481.000,00

-        Belanja bantuan Sosial sebesar Rp.10.914.700.000,00  

-   Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  sebesar                  Rp.11.064.007.040,00

-        Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

2.      Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 561.339.023.425,85, yang terdiri dari:

-        Belanja Pegawai sebesar Rp.70.957.072.996,00,

-        Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.242.910.484.480,85

-        Belanja Modal sebesar Rp.247.471.465.949,00            

Alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga merupakan alokasi belanja yang dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Dari rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 diatas, maka terdapat defisit sebesar Rp.72.682.094.292,85

 

PEMBIAYAAN DAERAH

Pada tahun anggaran 2018, rencana total pendapatan daerah masih belum cukup untuk menutup rencana kebutuhan belanja daerah sehingga terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran tersebut ditutup dengan pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar  Rp.72.682.094.292,85, yang terdiri dari :

a.      Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.74.182.094.292,85

b.      Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.1.500.000.000,00

Pada APBD tahun 2018 salah satu sumber pembiayaan daerah berasal dari penerimaan Dana Cadangan. Realisasi terhadap penerimaan Dana Cadangan tersebut sangat tergantung kepada realisasi pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan untuk Jalan Lingkar Utara (JLU). 

    Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

    • Kantor : JL. Achmad Yani 53, Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67134 PASURUAN
    • Email : kominfo[at]pasuruankota.go.id
    • Telepon : (0343) 5616668

kritik & saran