Tanggal terbit:

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah: Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

I. DASAR HUKUM

        a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

        b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan                 Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

        c. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

        d. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor                 21 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.


II. TUJUAN

        1. Tujuan Jangka pendek (2 Bulan)

                a. Memberikan penguatan kelembagaan dalam pemberian layanan BPHTB kepada masyarakat;

                b. Menumbuhkan citra yang baik di masyarakat dengan memberikan pelayanan BPHTB  secara prima;

                c. Menciptakan suatu formula teknis pelayanan BPHTB kepada masyarakat sehingga proses verifikasi dan                         validasi menjadi semakin transparan yang pada gilirannya memberikan kepastian atas waktu dan jumlah                         pembayaran pajaknya (BPHTB). 

                d. Penyederhanaan prosedur pelayanan BPHTB guna mendukung iklim investasi yang kondusif yang pada                         akhirnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pembangunan                         di Kota Pasuruan secara lebih optimal dan berkelanjutan.


        2. Tujuan Jangka Menengah (s/d 1 Tahun)

        Terwujudnya akuntabilitas pelayanan BPHTB.


        3. Tujuan jangka panjang (>2 Tahun)

                Meningkatnya PAD sektor pajak BPHTB.


III. ALUR PELAYANAN BPHT

 


IV. KELENGKAPAN DOKUMEN PENGURUSAN BPHTB

        a. Photokopi KTP yang mengalihkan hak atas tanah dan bangunan (penjual) dan masih berlaku;

        b. Photokopi KTP yang akan menerima hak atas tanah dan bangunan (pembeli) dan masih berlaku;

        c. Photokopi Kartu Susunan Keluarga (KSK) atau Kartu Keluarga (KK);

        (untuk transaksi waris, hibah dan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB));

        d. Surat Kuasa Wajib Pajak dan photokopi Kuasa Wajib Pajak (apabila tidak diurus sendiri);

        e. Photokopi Sertifikat/Surat Tanah;

        f. Photokopi Akta Peralihan Hak dan/atau Asli Kuitansi bermeterai;

        g. Photokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB terakhir;

        h. Photokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB 5 (lima) tahun terakhir;

        i. Photokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan/atau Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh Pasal 4 ayat                 (2).

        j. Denah lokasi dan foto objek pajak BPHTB.


 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi :

email : bphtb@pasuruankota.go.id

Whatsapp : 082140146861

Website DISPENDA Kota Pasuruan : http://dispenda.pasuruankota.go.id/

     

    Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

kritik & saran