Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Pasuruan Politeknik Negeri Malang

Penandatangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pasuruan dalam hal ini Wakil Walikota Pasuruan dengan Politeknik Negeri Malang dalam hal ini Direktur Politeknik Malang tentang kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat, pengembangan  dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan  kualitas sumber daya manusia dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 bertempat di kampus Politeknik Negeri Malang Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Malang. Kesepakatan bersama tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Asisten 1 Pemerintahan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah, Plt. Inspektur, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Umum, Pembantu Direktur/Staf Ahli/Ketua jurusan Politeknik Negeri Malang.

  “ Selamat datang di Kampus Politeknik Negeri Malang, Program Studi yang ada sebanyak 23 dengan 7 jurusan, sedangkan jumlah mahasiswa/mahasiswi sebanyak 11.000. Ada program S2 dan ada kelas jauh. Diharapkan dengan kerjasama dengan Pemerintah Kota Pasuruan bisa saling menguntungkan. Wakil Walikota Pasuruan dulu pernah kuliah di Kampus Politeknik Negeri Malang’. Ujar Direktur Politeknik Negeri Malang Bapak Drs. Awan Setiawan, MM.

Dalam kesempatan ini Wakil Walikota Pasuruan Bapak Raharto Teno Prasetyo, ST mengatakan kerjasama dengan Politeknik Negeri Malang membutuhkan konsentrasi dan tenaga. Kerjasama tersebut sudah ada payung yang mengayomi dan merupakan skala prioritas. Karena Kota Pasuruan mempunyai industri mebel dan logam. Diharapkan dengan kerjasama ini Politeknik Negeri Malang bisa memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Kota Pasuruan serta dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kota Pasuruan sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan lebih meningkat.

  Lebih lanjut dikatakan, kerjasama dengan Politeknik Negeri Malang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama Daerah. Bahwa kerjasama Daerah ada 2 (dua) yaitu kerjasama antar Daerah dan pihak ketiga.

FORUM PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019

Forum perangkat daerah merupakan rangkaian yang harus dilalui dalam proses perencanaan pembangunan, hal ini merupakan tidak lanjut atas hasil pembahasan pada Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana proses penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Dalam hal ini masyarakat merupakan mitra kerja Pemerintah dalam setiap tahapan proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. Masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek dari pembangunan melainkan juga diikutsertakan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penentuan arah dan kebijakan pembangunan daerah.
Dari narasi tersebut diatas, Pemerintah Kota Pasuruan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Pasuruan menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, bertempat di Hotel BJ.Perdana Kota Pasuruan. Kegiatan forum tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Pasuruan, di hadiri Kepala Badan, Dinas, Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, Delegasi Masyarakat Kecamatan Se-Kota Pasuruan serta undangan lain.
“ Dasar pelaksanaan yaitu Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi, Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Maksud dan tujuan penyelenggaraan forum perangkat daerah ini dimaksudkan untuk mensinkronisasikan usulan masyarakat hasil Munsrenbang Kelurahan dan Kecamatan dengan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2020. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah menyelaraskan usulan masyarakat dengan renja perangkat daerah; mensinergikan jejaringan aspirasi/reses DPRD dengan kegiatan perangkat daeah; dan mengoptimalkan kegiatan – kegiatan perangkat daerah yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 114 orang terdiri dari Kepala OPD, Perwakilan Kepala Bidang, Kepala Seksi sarana dan prasarana di Kecamatan dan delegasi masyarakat dari masing-masing Kecamatan. Forum ini diharapkan menghasilkan keselarasan antara usulan masyarakat hasil Musrenbang Kelurahan Dan Kecamatan serta reses/pokok-pokok pikiran DPRD dengan program kegiatan perangkat daerah yang dituangkan dalam berita acara. “Ujar Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Pasuruan Bapak Sugeng Winarto, S.Sos, MM
Sambutan dan arahan Wakil Walikota Pasuruan dibacakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Pasuruan Bapak Drs. H. Adri Djoko Srijono, M.Si. berharap melalui penjaringan aspirasi masyarakat dalam musyawarah nanti, dapat meningkatkan derajat pemberdayaan, guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Kota Pasuruan yang kita cintai ini. Yang tentu saja, mengacu pada Visi Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2016-2021, yakni untuk mewujudkan “Kota Pasuruan Lebih Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Dengan Perdagangan, Jasa dan Industri”. Pesan utama yang terkandung dalam frase “lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing “ tersebut adalah bahwa pembangunan harus bersifat inklusif. Yang bermakna dari semua dan untuk semua. Oleh karenanya, pemerataan harus menjadi spirit yang menjiwai pelaksanaan pembangunan.
Lebih lanjut dikatakan, berangkat dari konsep tersebut serta memperhatikan keselarasannya dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka rancangan tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia Guna Memacu Daya Saing Dan Kualitas Pembangunan”. Memperhatikan kinerja pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai selama ini, serta masalah dan tantangan yang akan kita hadapi pada tahun 2020, maka prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2020 agar selaras dengan rancangan tema pembangunan maka diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan, pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah, pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan serta aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan sosial.

RAPAT EVALUASI PROGRAM KKBPK TAHUN 2018 DAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM KKBPK TAHUN 2019

Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019, menyelenggarakan Rapat Evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)  Tahun 2018 dan Rencana Pelaksanaan Program KKBPK Tahun 2019. Rapat tersebut bertempat di Rumah Makan Kebon Pring Jalan Achmad Yani Nomor 235 Karang Ketug Pasuruan. Rapat tersebut di buka secara resmi oleh Wakil Walikota Pasuruan di hadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kepala OPD Terkait Kota Pasuruan, Narasumber Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur serta peserta rapat.

Laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Bapak Achmad Sudarto, SE, M.Si mengatakan maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi bidang KB KR pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Adapun tujuannya adalah dalam rangka evaluasi program KKBPK tahun 2018 dan optimalisasi rencana penggarapan program KKBPK tahun 2019. Peserta sebanyak 200 orang, terdiri dari PLKB Se-Kota Pasuruan dan kader PPKBK serta SUB PPKBK Kota Pasuruan. Metodelogi penyajian materi evakuasi program KKBPK Tahun 2018 dan rencana pelaksanaan program KKBPK tahun 2019.Narasumber terdiri dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kepala DP3AKB Kota Pasuruan dan Kepala Bidang KB KR pada DP3AKB Kota Pasuruan. Bahwa kegiatan evaluasi program KKBPK Tahun 2018 perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan pencapaian penggarapan program KKBPK sekaligus dapat diketahui juga faktor-faktor penyebab kegagalan sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis untuk mengatasinya, yang selanjutnya dapat ditentukan arah kebijakan dan pola strategi penggarapan program KKBPK di tahun 2019.

“ Pemerintah Kota Pasuruan sangat mendukung program KKBPK dimana merupakan prioritas nasional dalam bidang kesehatan, penanggulangan kemiskinan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) bukan hanya dalam rangka upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk tetapi yang terpenting adalah sebagai persiapan menghadapi bonus demografi yang diperrkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2025-2045 “. Ujar Wakil Walikota Pasuruan Bapak Raharto Teno Prasetyo, ST.

Pada kesempatan ini, Wakil Walikota Pasuruan mengajak kepada semua pihak terkait dan juga peran aktif masyarakat untuk bisa mensukseskan program KKBPK  sesuai  dengan apa yang diharapkan guna mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

PENCANANGAN UHC DAN PEMBAGIAN KARTU JKN/KIS PBID KOTA PASURUAN TAHUN 2019

UHC (Universal Health Coverage) merupakan amanat konstitusi yang merupakan upaya Pemerintah dalam rangka memberikan jaminan kesehatan terhadap warga negaranya secara menyeluruh atau paling sedikit 95%  dari jumlah penduduk sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan yang tersedia.

Bahwa untuk mencapai UHC Pemerintah Kota Pasuruan mendaftarkan warganya menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dalam 4 tahap. Tahap pertama, pada tahun 2017, tahap kedua dan ketiga pada tahun 2018 dan pada tahap keempat pada Januari 2019.

Pada bulan Januari 2019, dari 209.968 penduduk Kota Pasuruan,  terdapat 203.201 yang telah terdaftar JKN/KIS (97%). Dan 58.929 diantaranya adalah peserta PBID yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Maka dari itu, Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Kesehatan Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota melaksanakan Pencanangan UHC dan pembagian kartu JKN/KIS PBID Kota Pasuruan Tahun 2019. Pencanangan tersebut secara resmi di buka oleh Wakil Walikota Pasuruan di hadiri Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur dan jajarannya,  Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Camat dan Lurah Se-Kota Pasuruan, Kepala Puskesmas Se-Kota Pasuruan serta  undangan lain.

“ Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini  antara lain sebagai simbol atas pencapaian Pemerintah Kota Pasuruan dalam memberikan Jaminan Kesehatan berupa Kartu JKN/KIS PBID yang telah melampaui target UHC yaitu 97% serta sebagai upaya untuk meningkatkan komitmen seluruh pihak terkait, agar penyelenggaraan UHC berjalan baik dan benar (sesuai perundang-undangan ) serta sesuai dengan harapan masyarakat. Peserta kegiatan berjumlah 300 orang terdiri dari Ketua DPRD Kota Pasuruan, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan beserta Kepala Bidang dan Kepala Seksi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Camat Se-Kota Pasuruan, Lurah Se-Kota Pasuruan, Kepala Puskesmas Se-Kota Pasuruan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Pasuruan serta Masyarakat Kota Pasuruan.  UHC Kota Pasuruan terwujud berkat komitmen Pemerintah Kota Pasuruan, DPRD Kota Pasuruan, BPJS, OPD beserta seluruh elemen yang turut mendukung dalam pencapaian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini ijinkan kami untuk menyampaikan terima kasih kepada semua elemen yang telah berkomitmen dan mendukung pencapaian ini. “ Ujar Plt. Kepala  Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Ibu dr. Shierly Marlena.

Sambutan dan arahan Wakil Walikota  Pasuruan Bapak Raharto Teno Prasetyo, ST mengatakan Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem dalam penjaminan kesehatan yang merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan terhadap warga negaranya secara menyeluruh sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan yang tersedia. Tujuan Pemerintah Kota Pasuruan mencapai UHC adalah agar masyarakat Kota Pasuruan dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) tanpa mengalami kesulitan dalam hal pembiyaan serta agar derajat kesehatan masyarakat Kota Pasuruan dapat meningkat karena pelayanan yang diberikan bukan hanya kuratif saja tetapi juga promotif dan preventif.

Lebih lanjut dikatakan, dalam Perpres RI No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 ditargetkan cakupan UHC pada tahun 2019 adalah 95%. Artinya, bahwa pada tahun 2019 minimal 95% penduduk harus terdaftar dalam program JKN/KIS. Untuk Kota Pasuruan sampai dengan Januari 2019, terlapor 97,60% penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN/KIS. Ini artinya, kita sudah melampaui target yang ditetapkan. Dan angka ini menghantarkan kita menjadi Kabupaten/Kota Ketiga Se-Jawa Timur yang mencapai UHC .

Atas pencapaian ini, Wakil Walikota Pasuruan menyampaikan  terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak terkait. Yakni, asisten 3, Dinas Kesehatan, Dispendukcapil, Dinas Sosial ,Bappelitbangda, BPKA, BPJS Kesehatan, Kelurahan, Kecamatan dan seluruh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Pasuruan.

Seusai sambutan diteruskan dengan penyerahan Kartu JKN/KIS secara simbolis dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Wakil Walikota Pasuruan

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebasa Korupsi

Acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan diikuti oleh Wakil Ketua, para Hakim, para pejabat struktural,  para pejabat fungsional dan para staf dilaksanakan pada hari Selasa sore Tanggal 19 Februari 2019 di Ruang Sidang Cakra.

Dalam kesempatan ini Wakil Walikota Pasuruan Bapak Raharto Teno Prasetyo, ST menyampaikan penerapan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Pasuruan merupakan salah satu formula yang tepat untuk dapat mewujudkan badan peradilan yang agung sesuai dengan  visi dan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Kota Pasuruan  mengucapkan selamat atas pencanangan  pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri Pasuruan semoga dengan momen ini Pengadilan Negeri Pasuruan menjadi lebih berintegritas tinggi dalam melaksanakan visi dan misi pengadilan serta dapat berperan dalam pelaksanaan pencegahan korupsi, menjalankan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pasuruan. sehingga diharapkan dapat melakukan perbaikan secara nyata di masa mendatang sebagai sebuah landasan yang kokoh, untuk mewujudkan  penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai harapan masyarakat di Kota Pasuruan.

  “Membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi  bersih dan melayani adalah kerja berat oleh karenanya semua pihak mulai dari pimpinan sampai bawahan harus punya komitmen yang kuat, punya mindset, pola pikir dan budaya kerja  yang sama sehingga keberhasilan membangun zona integritas ini dapat dicapai. Ada 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai dalam zona integritas ini yaitu terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik”. Ujar Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Ibu Dameria Frisella Simanjutak, SH, M.Hum.

Seusai sambutan diteruskan dengan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan diikuti oleh Wakil Walikota Pasuruan, Ketua DPRD Kota Pasuruan, Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan, Kepala Kepolisian Resort Pasuruan Kota, Komandan Kodim 0819 Pasuruan, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, Komandan Polisi Militer Pasuruan, Komandan Yon Zipur 10 Pasuruan serta para pemuka agama dari forum komunikasi umat beragama Kota Pasuruan.