AktualPublikasi

Wakil Wali Kota Pasuruan Ikuti Dialog APEKSI dan UNESCO

Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APEKSI) dan UNESCO menggelar dialog kebijakan pada Senin (06/12/2021) siang. Dialog ini digelar dengan tujuan membangun komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak warga disabilitas di situasi pandemi Covid-19 dan bencana.

Dialog yang bertajuk ‘Respon Pandemi COVID-19 dan Bencana, Menuju Kota Inklusif Disabilitas’ tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo (Mas Adi), bersama jajarannya secara virtual.

Dalam acara yang juga dihadiri sejumlah pejabat dari beberapa kementerian ini, dikemukakan bahwa pandemi Covid-19 cukup memberikan hantaman besar bagi penyandang disabilitas. Di sini, pemerintah harus melakukan intervensi untuk menjamin hak-hak mereka.

Untuk itu dengan adanya dialog antar pemangku kebijakan ini diharapkan, khususnya pemerintah daerah, berkomitmen membangun lingkungan inklusif dalam konteks tanggap bencana dan pandemi Covid-19.

“Pemerintah bertanggung jawab mengarusutamakan inklusi disabilitas ke dalam tanggap pandemi dan bencana. Kita usahakan nantinya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik,” kata Deputi Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi.

Selain itu, ia juga memaparkan ruang lingkup Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Thun 2021) yakni: Penyusunan RAN PD dan RAD PD Provinsi, Perencanaan dan Penganggaran, Kaji Ulang RIPD, serta Evaluasi Pencapaian.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya mengatakan bahwa APEKSI saat ini fokus pada pemenuhan hak-hak para penyadang disabilitas didaerah. Karena masih banyak kendalam pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas.

“Yang pertama terkait pendataan, ini tentu ada hubunganya denga carut marut pendataan kita yang sedang dibenahi oleh dengan sangat serius oleh ibu Mensos, sehingga hak-hak mereka menerima bansos, layanan public, dan informasi public tidak terakses bagi penyandang disabilitas” ujar Bima Arya. (fit/lio)