Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) RB untuk Kota dan Kabupaten Se – Jawa Timur bertempat di Hotel Wyndham Jl. Basuki Rahmad No. 67-73 Kota Surabaya pada tanggal 29 Maret 2019.
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Workshop Reformasi Birokrasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) RB ini adalah suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaran Pemerintahan terutama menyangkut aspek -aspek kelembagaan (Organisasi) , ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Tampak hadir Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi KemenpanRB, Asisten Pemerintahan dan Kesra Propinsi Jawa Timur yang mewakili Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur dan para Sekretaris Kota Kabupaten Se – Jawa Timur.
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan hadir dalam acara workshop tersebut dan menerima Hasil Laporan Evaluasi (LHE) RB dari Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan Sekretaris Inspektorat Kota Pasuruan.
Dalam sambutannya, Sekretaris Deputi Birokrasi Reformasi Bapak Didit Noordiatmoko, Ak, MM pemerintah daerah harus bersih dari korupsi dan bersih dari pungli dan melakukan evaluasi – evaluasi. Penerapan Sakib di kota kabupaten propinsi Jawa Timur tahun 2017 ada yang masih mendapat bernilai cc sedangkan tahun 2018 sudah tidak ada tetapi masih ada kota kabupaten yang C. Pada tahun 2019 masih ada yang bernilai CC karena ada yang belum melaporkan atau telat melaporkan laporan hasil evaluasi sakib ke kemenpan RB. Paling tinggi nilai Sakib di propinsi Jawa Timur adalah pada kategori BB. Zona integritas tahun lalu ada 20 pemda unit kerja di propinsi Jawa Timur yang masuk kategori bebas korupsi tetapi hanya ada 6 kabupaten yang sudah bebas dari korupsi diantaranya Trenggalek, Magetan, Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Ngawi. Perbaikan kualitas pelayanan harus sampai ke pegawainya. Maka rencana tahun ini KemenpanRB akan melakukan evaluasi lebih awal ke kota kabupaten di propinsi Jawa Timur. Pra evaluasi akan dilakukan pada awal bulan mei supaya mendapat waktu yg cukup untuk melakukan evaluasi. Langkah berikutnya yaitu pada bulan september akan diadakan evaluasi, paparnya.
Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi tahun ini sebanyak 30 LHE dari 38 Kota Kabupaten di Propinsi Jawa Timur. 8 Kota Kabupaten tersebut tidak diberikan LHE dikarenakan belum melaporkan laporan Sakib atau sudah melaporkan evaluasi tetapi sudah terlambat.
