Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Dr. Ir. Arief Yahya, M.Si menyerahkan Dokumen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari Kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawangsa di Museum Singhasari,  Desa Klampok Kecamatan Singosari, Kabupaten  Malang pada hari Selasa Sore tanggal 8 Oktober 2019. Peraturan Pemerintah  yang mengatur luas KEK Singhasari 120,3 hektare tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo  pada hari Jum’at tanggal 27 September 2019 lalu.

Dalam kesempatan ini hadir Gubernur Jawa Timur beserta Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Bapak Drs. H. Bahrul Ulum, MM, Deputi IV dan VI Kemenko Perekonomian, Sekretaris Dewan Nasional KEK, Dirjen IKMA Kemenperin, Dirjen Aptika Kemenkominfo, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Bupati Malang, Walikota Batu, Walikota Malang, Pejabat TNI, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan Multinasional, Perbankan, Lembaga Pembiayaan, Institusi Pendidikan, Komunitas Pelaku Ekraf, Pengusul KEK, Konjen Amerika, Konsul Kehormatan Inggris, Konjen Australia, Konjen Jepang serta undangan lain.

Acara ini dimulai dengan peletakan batu pertama Alun-alun Singhasari kemudian menuju aula pendopo untuk mendengarkan sambutan dari menteri, gubernur dan bupati.

Bupati Malang Bapak Sanusi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Kabupaten Malang khususnya dalam bidang pariwisat dan juga meminta dukungan kepada semua pihak agar Kabupaten Malang bisa menjadi jantung Jawa Timur.

Sambutan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawangsa mengatakan  lega karena Presiden Jokowi telah menerbitkan PP No 68 tahun 2019 ini. Disamping itu  berharap program berikutnya adalah titik-titik di mana daerah Singhasari akan digunakan sebagai contoh daerah Digital IT.

Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Arief Yahya menyampaikan  bahwa proses peletakan batu pertama KEK Singhasari merupakan yang tercepat di Indonesia. Ini adalah ground breaking-nya tercepat, kalau di daerah lain kemungkinan menunggu 3 tahun dulu. Semoga Jawa Timur menjadi pusat ekonomi digital karena Provinsi Jawa Timur terbaik dalam pengelolaan pariwisata yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB.

Seusai sambutan diteruskan dengan foto bersama.