Pasuruan Kota Madinah. Tujuan yang sudah direncanakan tidak akan tercapai tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Demikian yang disampaikan Menteri Dalam Negri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi, Senin (24/01/2022).
Rakor yang digelar secara virtual tersebut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta diikuti oleh KDH se-Indonesia.
Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo bahwa kinerja penegakan hukum tidak diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan.
“Akan tetapi, menurut presiden harus ada pencegahan berkelanjutan agar tindak pidana korupsi tak pernah terjadi lagi,” ungkap Firli, mantan Purnawirawan Polri tersebut.
Lebih lanjut, Firli menyebutkan ada 3 pendekatan korupsi yang sedang ia jalankan. Ketiganya adalah pendekatan pendidikan masyarakat, pendidikan pencegahan, dan pendekatan penindakan.
Selanjutnya Firli juga memberi penegasan pada KDH tentang 7 indikator pembangunan nasional yang akan tercapai bila kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terjalin.
7 indikator yang dimaksud adalah angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, serta angka genio ratio.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) dan pihak terkait mengikuti rakor secara virtual di ruang rapat gedung MCC pemerintah Kota Pasuruan. (lio)
