AktualPublikasi

Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo Ikuti Rapat Koordinasi Progres Penanganan PMK

Pasuruan Kota Madinah. Dalam rangka memantau perkembangan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur, Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo S.TP., M.Si (Mas Adi) didampingi oleh Kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan serta Kepala bidang peternakan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Progres Penanganan PMK secara virtual bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (11/10/2022) malam.

Dalam paparannya, Luhut menyampaikan bahwa progress penanganan PMK sudah sangat baik, namun masih ada beberapa daerah yang masih perlu diperhatikan.

“Mengenai penanganan PMK progresnya sudah sangat baik, jumlah kasus aktif dilaporkan sudah mengalami penurunan sejumlah 16%. Sama seperti yang lalu, mayoritas persebaran kasus aktif ada di Indonesia bagian barat, hal itu perlu kita beri perhatian,” ujarnya.

Kasus tertinggi berada di provinsi Jawa Timur dengan kasus aktif sebesar 40.036 kasus dan dengan realisasi dosis vaksin tertinggi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam arahannya, Luhut meminta untuk mempercepat proses realisasi vaksinasi, salah satunya dengan mengalihkan sisa vaksin yang tersedia untuk daerah yang masih terdampak.

“Sisa vaksin perlu dialihkan ke kota dan kabupaten di Jawa Timur, kelebihan vaksin saya minta kepada kementrian pertanian, karena seperti yang kita lihat beberapa daerah di Jawa Timur yaitu probolinggo, lumajang, dan  trenggalek masih kekurangan vaksin, hal ini dapat membantu realisasi vaksinasi dapat berjalan dengan cepat,” ujarnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M menyampaikan beberapa langkah yang dilakukan dalam rangka percepatan vaksinasi dengan sisa waktu sekitar 2 bulan sampai akhir tahun.

“Sisa waktu sekitar 2 bulan, Satgas mendorong percepatan suntikan vaksin terutama di provinsi lumbung ternak dan pembentukan tambahan tim vaksinator untuk mendukung percepatan vaksinasi. Dengan kondisi pencapaian saat ini percepatan vaksinasi dapat dilakukan hingga tahun 2023,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga meminta semua pimpinan daerah dan instansi terkait untuk saling membantu dalam pelaksanaan vaksinasi ini, agar prosesnya dapat berjalan secara maksimal.

“Saya minta kepada semua pimpinan daerah, Polda, dan Kodam bersatu padu saling membantu untuk menyelesaikan proses vaksinasi ini termasuk dengan adanya penambahan vaksinator yang sangat diperlukan untuk mempercepat proses penyembuhan,” pungkasnya. (Afi)