Pasuruan Kota Madinah. Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, S.T.P., M.Si. (Mas Adi) mengikuti Roadshow secara daring bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur bertempat di MCC Gradhika Bhakti Praja Kota Pasuruan, Rabu (01/03/2023).
Dalam kesempatan ini, Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan stunting dan kemiskinan yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota.
“Tujuan pertemuan ini adalah untuk koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan pengendalian program prioritas yaitu terkait penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem pada masing-masing Kabupaten/Kota,” jelasnya
Disamping itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dalam laporannya mengatakan angka prevelensi stunting di Jawa Timur menurun dari angka sebelumnya 23,5% menjadi 19,2%
“Sampai saat ini, sudah ada 17 Kabupaten/Kota yang angka prevelensinya ada di bawah 18%. Kita berharap angka prevelensi di Jawa Timur ini bisa terus turun,” kata Emil
Kemudian, terkait tingkat kemiskinan, pada kurun waktu 10 tahun terakhir presentase tingkat kemiskinan di Jawa Timur turun sebesar 2,59%
“Indeks GNI yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat relatif membaik, pada September 2022 di Jawa Timur sebesar 0,365 turun 0,006 poin dibandingkan Maret 2022. Artinya menunjukkan terjadinya perbaikan pemerataan pengeluaran pada masyarakat Jawa Timur,”
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah kemiskinan ekstrem di Jawa Timur mencapai 700.000 jiwa
Lebih lanjut, Wagub Jatim menyampaikan bahwa penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem harus menggunakan pendekatan yang sustainable atau pembangunan yang berkelanjutan dimana permasalahan kemiskinan ini menjadi fokus bersama.
“Selain dari bantuan sosial, kita juga harus memastikan bahwa hal ini harus ditangani oleh lintas sektor, bukan hanya dinas sosial. Artinya, Dinas Pekerjaan Umum harus berperan dalam memastikan terpenuhinya infrastruktur untuk mendorong kemajuan desa, termasuk intervensi lainnya seperti anak-anak yang lahir dari keluarga miskin ekstrem bisa menempuh pendidikan dan kesehatan tanpa terkendala dengan biaya” pungkasnya
Turut hadir bersama Wakil Walikota Pasuruan dalam kegiatan ini, para Kepala OPD terkait, perwakilan Kemenag Kota Pasuruan, perwakilan TP PKK, serta perwakilan Camat dan Lurah Se Kota Pasuruan.
