Rapat Evaluasi SAKIP dan Pohon Kinerja RPJMD Kota Pasuruan serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 digelar Selasa (29/4) siang. Bertempat di Gedung Gradika Bhakti Praja Pemkot Pasuruan, pembukaan rapat ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, M. Nawawi.
Rapat ini menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB, yaitu Budi Prawira, S.E., M.M, selaku PLT. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II.
Dalam sambutannya, Mas Nawawi, sapaan akrab Wawali, mendorong agar perangkat daerah tidak menyia-nyiakan kehadiran narasumber yang expert di bidang tersebut. Ia ingin agar peserta rapat yang direncanakan berlangsung selama dua hari tersebut, dapat menyerap ilmu langsung dari ahlinya demi mencapai tujuan peningkatan nilai SAKIP Kota Pasuruan.
“Mohon ikuti desk dengan maksimal. Usahakan hadiri langsung. Jangan diwakilkan, apalagi diwakili oleh yang tidak menguasai bidang ini” tegas Wawali
Ia sangat meyakini dengan soliditas seluruh jajaran perangkat daerah akan menjadi kekuatan membangun Kota Pasuruan ke arah lebih baik.
“Visi misi kami sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak akan terwujud tanpa disupport oleh SDM-SDM yang handal seperti panjenengan”, imbuhnya.
Sembari menutup sambutannya, Ia juga menyampaikan harapannya kepada perwakilan KemenpanRB, agar segera ada kebijakan yang membawa angin segar bagi daerah, terutama terkait dengan penataan struktur jabatan ASN.
Sementara di tempat yang sama, Budi Prawira (Plt Asisten Deputi KemenpanRB) yang selama dua hari kedepan akan mendampingi perangkat daerah dalam pengoptimalan SAKIP dan Pohon Kinerja RPJMD Kota Pasuruan menyampaikan rasa optimisnya akan progres yang sedang berjalan.
Ia menyebut nilai SAKIP Pemkot Pasuruan sebelumnya yang sudah mencapai predikat BB,menjadi modal besar untuk meningkatkan komitmen menuju arah yang lebih positif.
“Pak Walikota ingin adanya kenaikan peringkat, kita coba dampingi untuk sama-sama bekerja keras mewujudkan. Tentunya ada hal yang menjadi catatan yang harus diperbaiki bersama” ucap Budi
Budi juga menghimbau jajaran Pemkot Pasuruan ngangsu kaweruh kepada daerah lain yang nilai SAKIP nya lebih tinggi.
Desk bersama KemenpanRB ini juga dijadwalkan membahas evaluasi zona integritas. Kota Pasuruan sedang berusaha untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada perubahan budaya kerja dan peningkatan kinerja birokrasi.
