DAFTAR INFORMASI

INFORMASI PUBLIK WAJIB BERKALA

 

I Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

A

 

 

Informasi Profil Badan Publik

  1. Informasi terkait kedudukan, domisili dan alamat lengkap (Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan) (view)
  2. Visi dan misi (Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan) (view)
  3. Struktur organisasi (Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan) (view)
  4. Tugas dan Fungsi (Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan) (view)
B

 

 

Informasi Profil Pimpinan Badan Publik

  1. Profil Pimpinan (nama, jabatan, pendidikan, penghargaan) (Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan) (view)
  2. LHKPN / LHKASN bagi pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan (view)
C

 

 

 

 

 

Informasi Kegiatan dan Kinerja Badan Publik

  1. Nama program dan kegiatan (view)
  2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan , serta nomor telepon dan/alamat yang dapat dihububungi (view)
  3. Jadual pelaksanaan program dan kegiatan (view)
  4. Target dan/atau capaian program kegiatan (view)
  5. Anggaran program dam kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah (view)
  6. KAK / TOR kegiatan (view)
  7. Laporan Akuntabilitas Kinerja (view)
  8. RKPD (view)
  9. RPJMD (view)
D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringkasan Informasi Keuangan Badan Publik

  1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
  2. Neraca
  3. Catatan atas Laporan Keuangan 
  4. Daftar Asset dan Inventaris Daerah
  5. Ringkasan APBD (2019)
  6. Ringkasan Perubahan APBD (2018, 2019)
  7. Ringkasan APBD
  8. Ringkasan RKA OPD
  9. Ringkasan DPA OPD
  10. Ringkasan PPKD 
  11. Ringkasan DPA PPKD
  12. Ringkasan LRA OPD
  13. Ringkasan LRA PPKD
  14. Laporan Arus Kas (LAK)
  15. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
  16. Opini BPK-RI atas LKPD
F

 

 

Informasi Laporan Akses Informasi Publik

  1. Jumlah permohonan informasi publik (view)
  2. Waktu yang diperlukan permohonan informasi publik (view)
  3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya (view)
  4. Alasan penolakan permohonan informasi publik (view)
G

 

 

Informasi Hak Memperoleh Informasi 

  1. Tata cara memperoleh informasi publik (view)
  2. Tata cara mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik (view)
  3. Prosedu permohonan sengketa informasi (view)
  4. Form permohonan dan keberatan (view)
H

 

 

 

 

 

 

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 

  1. Nama Lelang (view)
  2. Tanggal Pembuatan (view)
  3. Lingkup Pekerjaan (view)
  4. Tahapan Lelang (view)
  5. Metode Pengadaan (view)
  6. Tahun Anggaran (view)
  7. Nilai Pagu Paket dan HPS (view)
  8. Lokasi Pekerjaan (view)
  9. Syarat Kualifikasi (view)
I

 

 

Informasi Terkait Regulasi

  1. Daftar Rancangan Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan (view)
  2. Daftar Rancangan Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan yang telah dikeluarkan/ditetapkan (view)

 

 

 

 

 

REGULASI HUKUM

Dalam memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Pasuruan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berikut adalah dasar hukum pembentukan PPID Pemerintah Kota Pasuruan :

  1. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
  5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
  7. Keputusan Walikota Nomor 188 / 296 / 423.031 / 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Pasuruan, dirubah menjadi Keputusan Walikota Nomor 188 / 292/ 423.011/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Pasuruan

LAYANAN INFORMASI

PERMOHONAN INFORMASI

Berikut merupakan alur permohonan informasi :

Mekanisme permohonan informasi :

  1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Kota Pasuruan, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas.
  2. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya.
  3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
  4. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
  5. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  6. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
  7. Membukukan dan mencatat

Silahkan download formulir Permohonan Informasi Publik klik disini

PENGAJUAN KEBERATAN

Berikut merupakan alur pengajuan keberatan : 

Silahkan download formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi klik disini

PENYELESAIAN SENGKETA

 Berikut merupakan alur penyelesaian sengketa :

 

UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 37

1) Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan masyarakat Kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

2) Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

 

 

 

 

 

PROFIL PPID

LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujutkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP ) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kota Pasuruan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) menyediakan akses Informasi Publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan Informasi di lingkungan PPID Kota Pasuruan. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Kota Pasuruan dalam menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan :

  • Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
  • Memberikan standar bagi pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
  • Meningkatkan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Organisasi/Lembaga publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

STRUKTUR ORGANISASI

Berikut merupakan struktur organisasi PPID Kota Pasuruan :

 

TUGAS DAN FUNGSI PPID

Tugas dan Fungsi Atasan PPID Pemerintah Kota Pasuruan adalah bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi PPID serta bertanggungjawab atas  penyelesaian sengketa di PPID dan di seluruh satuan kerja perangkat daerah.

Tugas :

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja

Fungsi :

  • Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya.
  • Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;
  • Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
  • Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
  • Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
  • Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.