WALIKOTA PASURUAN SAMPAIKAN KONDISI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM VERIFIKASI LAPANGAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)
Pasuruan Kota Madinah. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi yang salah satunya adalah membangun zona integritas, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Republik Indonesia (Kementerian PPPA RI) melakukan Verifikasi Lapangan kepada Kota Pasuruan terkait Anugerah Parahita Ekapraya (APE)Tahun 2020.
Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo memberikan sambutan sekaligus pemaparan tentang Komitmen Kota Pasuruan dari Pengarusutamaan Gender dengan didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah. Verifikasi yang dilaksanakan virtual di Ruang Rapat Untung Suropati Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 ini dihadiri Seluruh Perangkat Daerah Kota Pasuruan yang terkait, Pimpinan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media Masa, dan Dunia Uasaha di Kota Pasuruan.
Mengingat gender merupakan bagian utama dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, maka dalam sambutannya, Mas Adi menyampaikan selama ini Kota Pasuruan telah mewujudkan dan berupaya mengintegrasikan kearusutamaan gender, dengan ditetapkannya Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Rancangan Perda tentang Pengarusutamaan Gender Tahun 2018 yang masuk dalam Prolegda Tahun 2021.
Lebih lanjut disampaikan bahwa APE merupakan penghargaan bergengsi sebagai apresiasi bagi Kota/Kabupaten yang mendukung, mendokumentasikan, dan menyampaikan hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak. Penerima penghargaan juga dinilai sukses melaksanakan program pemberdayaan perempuan secara berkesinambungan melalui integrasi isu gender dalam kebijakan program serta kebijakan pembangunan, maka Mas Adi meminta semua perangkat daerah perlu untuk mencantumkan anggaran responsive gender pada dokumen perencanaan. “Perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Kota Pasuruan mengacu pada money policy program partisipatif dan sustainable. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan diantaranya melaluix pelatihan di bidang politik dan kewirausahaan” Ujar Mas Adi. (wdy)
