Pasuruan Kota Madinah. Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo., S.TP., M.Si membuka secara resmi rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pasuruan di Valencia Resto, Senin (05/12/2022). Dalam Kesempatan ini, Mas Adi menegaskan kepada seluruah peserta rapat koordinasi dimana mereka merupakan Kepala Dinas Terkait, Perwakilan dari Bank BUMN, Kantor Pos, PDAM dan instansi terkait. Bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama. Karena pemerintah tidak akan dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan tanpa bantuan berbagai pihak.
“Kita terus berupaya menangani persoalan kemiskinan. Namun, persoalan kemiskinan ini tidak hanya menjadi persoalan Kota Pasuruan namun juga nasional. Untuk itu, persoalan kemiskinan ini merupakan tanggung jawab bersama. Karena, untuk mengukur kesejahteraan sebuah daerah dari angka kemiskinannya, ” tegas Mas Adi
Usaha pemerintah Kota Pasuruan untuk tersu mengentaskan kemiskinan menunjukkan hasil yang positif dimana jumlah penduduk miskin pada maret 2022 mencapai 13.020 jiwa atau 6,37 persen dari total penduduk, menurun 0,51 persen terhadap jumah penduduk miskin pada maret 2021 yang sejumlah 13.970 jiwa atau 6,88 persen. Indekss kedalaman kemiskinan mengalami penurunan 0,22 poin dimana pada Maret 2021 sebesar 1,15 menjadi 0,93 pada Maret 2022. Indeks keparahan kemiskinan juga menurun 0,05 pon yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,27 menjadi 0,22 pada kondisi Maret 2022.
“Untuk garis kemiskinan Kota Pasuruan pada bulan Maret 2021 sebesar Rp. 461.624 perkapita/bulan pada Maret 2022, atau mengalami kenaikan Rp. 25.526. Alhamdulillah ada kenaikan, “ imbuhnya.
Lebih lanjut, Mas Adi juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Pasuruan memiliki tugas berar lainnya yakni penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sebagaimana intruksi presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Perlu kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem diantaranya, menurunkan bebab pengeluaran masyarakat, denga cara pemberian Bansos, BPNT, PKH, PIP, subsisdi listik, pemasangan listrik gratis, subsidi elpiji maupun pemberian JKN,” urainya
Kemudian, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pelatihan, program vokasi, kemudahan akses pembiayaan dan permodalan, akses pasar dan lain sebagainya. Serta, meningkatkan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
“Sektor UMKM kita ini, tumbuh dengan baik. Kemudahan permodalan ini, juga perlu sehingga dapat membuat UMKM semakin tumbuh. Sanitasi kita juga perlu diperhatikan, ” pungkas Mas Adi. (fit)
