Pasuruan Kota Madinah. Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP., M.Si bersama kepala perangkat daerah terkait mengikuti Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (19/12/2022) di Madinah Command Center (MCC) Kota Pasuruan.
Dalam kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, menjelang perayaaan Natal dan tahun baru (Nataru) 2023, monitoring terhadap inflasi dan langkah-langkah pengendalian inflasi perlu untuk dilakukan.
“Tingginya permintaan barang dan jasa untuk perayaan Nataru berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Melihat situasi tersebut, perlu pemantauan inflasi secara intensif baik secara nasional oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi pada daerah masing-masing,” ujar Tito
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Statistika Distribusi dan Jasa, Setianto, dalam sambutannya memaparkan beberapa komoditas terpantau mengalami kenaikan harga dan berpotensi menyumbang inflasi di Bulan Desember.
“Sampai dengan Minggu ke-3 Desember, tercatat bahwa cabai merah mengalami inflasi di 153 Kabupaten/Kota, bawang merah di 116 Kabupaten/Kota, dan beras di 102 Kabupaten/Kota,” paparnya.
Berdasarkan hasil Indeks Pantauan Harga (IPH), beberapa komoditas lain seperti cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras di beberapa Kabupaten/Kota mengalami tren kenaikan harga.
“Ada potensi kenaikan sampai akhir tahun karena permintaan untuk peringatan Nataru, pada beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga ini, perlu untuk terus dipantau dan diwaspadai,” jelas Setianto
“Beberapa kota di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua terindikasi akan menyumbang potensi inflasi dengan kenaikan Indeks Pantauan Harga (IPH) dengan angka kenaikan inflasi sebesar 2,5%-3%,” imbuhnya
Sebagai salah satu langkah mengatasi inflasi, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menginstruksikan untuk secara massif kembali menggerakkan pangan murah pada tiap Kabupaten/Kota untuk mendorong stabilisasi harga.
“Program pangan murah menunjukkan keberhasilan nyata dalam mengendalikan harga bahan pokok pada masing-masing daerah, untuk itu terus gerakkan program ini dengan pengawasan yang baik guna mendorong stabilisasi harga,” tegasnya
Kemendagri meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan hal yang sama terkait dengan monitoring dan pengawasan di setiap daerah sampai dengan pergantian tahun 2022, serta kolaborasi antar berbagai pihak yang terkait. Memastikan ketersediaan pasokan, stabilisasi harga dan komitmen pelaku usaha untuk menjaga Nataru tetap konduktif. (afi)
