Pasuruan Kota Madinah. Dalam upaya mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Walikota Pasuruan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2023 yang dilakukan secara virtual melalui zoom meeting di Madinah Command Center (MCC) pada Selasa, (21/03/2023).
Pada kesempatan kali ini akan dilangsungkan launching MCP, yakni sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Suhajar Diantoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dalam sambutannya menyampaikan dalam upaya pencegahan korupsi, Kemendagri, KPK dan BPKP telah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi, terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 sub indikator pada 8 area intervensi yang akan menjadi fokus MCP di tahun 2023.
“Delapan cakupan intervensi tersebut yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa,” papar Sekjen Mendagri
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam arahannya terkait MCP menjelaskan bahwa modus kecurangan semakin kompleks. Temuan audit terkait kecurangan masih tinggi, untuk tahun 2022 temuan kecurangan BPKP mencapai Rp37,01 trilliun.
“MCP kita ini menjadi urgent karena ini mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan khusunya di daerah. Risiko kecurangan di daerah perlu di sikapi dengan penguatan kapabilitas pengelolaan risiko kecurangan,” ungkap Kepala BPKP
Yusuf Ateh menambahkan harus ada transformasi pengawasan untuk mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan serta mencegah korupsi.
“Mohon dukungan kepada Bapak/Ibu pimpinan daerah atas kerja sama kami dengan para APIP, kementrian/lembaga dan APH dalam pencegahan korupsi, salah satunya kerja sama dalam pengembangan dan pemantauan Monitoring Centre for Prevention (MCP),” imbuhnya
Ketua KPK Firli Bahuri dalam arahannya menyampaikan total nilai capain MCP nasional Tahun 2022 mencapai angka 80.
“Saya menyambut gembira angka ini, karena ini linear dan selaras dengan survei penilaian integritas. Seketika nilai angka nilai MCP itu naik, maka survei penilaian integritas pun naik. Survei ini bukan hanya menilai perilaku tetapi juga menilai sistem,” ujar Ketua KPK
KPK berkontribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan kehangan negara, sepanjang tahun 2022, KPK bersama pemerintah daerah menyelamatkan dan menertibkan aset senilai Rp76,06 trilliun. Ketua KPK berpesan kepada pimpinan instansi maupun kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi guna mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara.
“Pemberantasan korupsi menjadi penting, karena korupsi merampas hak-hak rakyat, para pewaris anak bangsa. Mari rekan-rekan yang sekarang ini diberi mandat oleh negara untuk memegang jabatan selaku penyelenggara untuk tidak melakukan korupsi. Kalau korupsi masih terjadi, maka tujuan negara pasti gagal dan tujuan negara tidak akan terwujud,” ucap Firli
Pada acara tersebut, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPK, Kemendagri, dan BPKP. Perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam pengelolaan MCP, selain itu untuk membangun dan meningkatkan pengelolaan MCP dalam rangka pemberantasan korupsi agar berjalan efisien dan efektif.
Kemudian, agenda selanjutnya ialah diskusi panel membahas terkait pemberantasan korupsi pada pengadaan barang dan jasa daerah, dan dilanjutkan dengan panel kedua yang membahas tentang pemberantasan korupsi di sektor perizinan.
Dalam kesempatan ini, turut hadir bersama Walikota Pasuruan, Ketua DPRD Kota Pasuruan, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, beserta instansi terkait di lingkungan Kota Pasuruan.
