Pasuruan Kota Madinah- Upaya Pemkot Pasuruan mempertahankan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional membuahkan hasil.
Pemkot Pasuruan berhasil hat-trick memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 3x berturut-turut. Prestasi ini mengulang catatan gemilang pada tahun 2021 dan 2022 lalu.
Opini WTP didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur tahun anggaran 2022.
Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan secara langsung kepada Walikota Pasuruan Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki Hasan pada Kamis (25/5) siang di auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo.
Gus Ipul ketika dimintai komentarnya terkait raihan WTP ketiga selama masa kepemimpinannya bersama Wawali Adi Wibowo di Kota Pasuruan ini, menyatakan rasa terimakasihnya atas kerja keras seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan.
“Terimakasih kepada seluruh ASN Kota Pasuruan yang telah berjuang agar kita tetap mendapatkan Opini WTP”, ujar Gus Ipul yang pada hari itu mengenakan pakaian khas Kota Pasuruan
Ia juga menyebut masih ada sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK terkait laporan hasil pemeriksaan LKPD Kota Pasuruan.
Dari data yang diperoleh tim liputan Diskominfotik, beberapa catatan tersebut diantaranya:
- Pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak tertib
- Kekurangan volume atas pelaksanaan 9 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan
- Pengelolaan dana cadangan Pemkot Pasuruan belum tertib, dan
- Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Pasuruan tidak tertib.
Kedepan Gus Ipul ingin catatan tersebut ditindak lanjuti dan Pemkot Pasuruan lebih transparan lagi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita akan tindak lanjuti catatan ini dan akan terus minta pendampingan dan masukan-masukan dari BPK terkait strategi terbaik mengatasi masalah ini” imbuhnya
Walikota juga menambahkan bahwa kedepan target Pemkot Pasuruan mempertahankan WTP sebagai bukti pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional
“Target kita berikutnya WTP dengan TLRHP di atas 90 persen. Itu PR (pekerjaan rumah) kita”, tegasnya (hly)
