Inspiring City Pasuruan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Provinsi Jawa Timur, di Hall Convention Grand City Jalan Walikota Mustajab Nomor 1 Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPK RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian, Deputi Bidang Ekonomi Sekretariat Kabinet, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, 
Bupati/Walikota Se-Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, Inspektur Se-Jawa Timur, Camat dan Lurah Se-Jawa Timur, Jajaran Perwira Tinggi TNI/Polri, Jajaran Instansi Vertikal, Kepala Kantor BPN/ATR Se-Jawa Timur, Bawaslu, KPU, Kepala BNN, PPK, BUMN, BUMD serta undangan lain. Rapat koodinasi tersebut mengambil tema Mewujudkan Pemerintahan yang aman, tertib, dan akuntabel dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat seiring dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun. 2019. Rapat diadakan untuk membangun sinergi penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih akuntabel untuk percepatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Daerah Jawa Timur.
Dalam rapat koordinasi tersebut hadir Plt. Walikota Pasuruan di dampingi Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Bapak Drs. H. Bahrul Ulum, MM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Dan Penelitian Daerah Kota Pasuruan, Plt. Inspektur Kota Pasuruan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Camat dan Lurah Se-Kota Pasuruan.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih kepada Ketua KPK RI, semoga semua beriringan untuk membangun Pemerintahan yang akuntabel, transparan dan inklusif sehingga rakyat di Jawa Timur tumbuh dan sejahtera.
Sambutan dan arahan Ketua KPK RI Bapak Firli Bahuri mengatakan ada 5 (lima) pesan pembangunan yang sangat prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan, kendala regulasi harus disederhanakan, penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran dan transformasi ekonomi. Oleh karena itu, kita harus bersinergi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kami tidak happy, jika ada Gubernur/Bupati/Walikota yang kena OTT. Tugas KPK melakukan pencegahan untuk tidak melakukan korupsi. Jika seseorang melakukan korupsi maka ada 3 (tiga) sangsi yakni sangksi sosial, sangsi ekonomi dan sangsi politik.
