Pasuruan Kota Madinah. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah kembali melaksanakan rapat koordinasi. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian (Tito) membahas tentang pengendalian inflasi.
Tito mengatakan bahwa inflasi yang terjadi saat ini adalah permasalahan global yang juga berdampak kepada Indonesia.
“Banyak negara-negara Eropa yang inflasinya terus naik, namun kabar baiknya di Indonesia inflasi kita turun secara nasional, dimana bulan September kemarin 5,95% dan di bulan Oktober ini sebesar 5,71% ,” ucapnya.
Menurutnya, ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Hasil kerja sama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling bersinergi.
“Disamping usaha dari pemerintah pusat, ini juga kontribusi dari pemerintah daerah. Kita bekerja bersama-sama inilah yang membuat angka ini menjadi turun. Oleh karena itu, kebersamaan harus terus kita lanjutkan untuk menjaga agar harga, barang dan jasa tetap terkendali,” kata Tito
Dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi) mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan secara virtual melalui zoom meeting di Madinah Command Center (MCC). Turut hadir juga dari dinas terkait yang bersangkutan pada Senin, (07/20/2022)
Tingginya inflasi di Provinsi Sumatera Barat, lanjut Tito, dipicu oleh kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Padahal, produksi beras di Sumatera Barat termasuk surplus.
“Kita lihat bahwa Sumatra Barat inflasinya cukup tinggi, padahal produksi beras di Sumatera Barat termasuk surplus,” imbuhnya
Selain itu, permintaan beras dari daerah tetangga, seperti Riau dan Kepulauan Riau juga turut memicu inflasi di Sumatera Barat. Pasalnya, harga beras di dua kawasan ini memiliki harga jual relatif lebih tinggi sehingga banyak petani atau pengusaha yang menjual komoditas tersebut ke daerah tetangga.
“Harga beras di Riau dan Kepulauan Riau memiliki harga jual relatif lebih tinggi,” jelas Tito
Dengan demikian, banyak petani atau pengusaha yang menjual berasnya ke daerah tetangga karena dinilai lebih menguntungkan.
“Sebenarnya, Gubernur Sumatera Barat sudah melakukan berbagai langkah yang cukup mendetail untuk menurunkan inflasi. Namun, belanja tidak terduga (BTT) masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat, serta provinsi, kabupaten, dan kota lainnya di Indonesia,” kata Tito.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, per Jumat (4/11/2022), total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp 17.515,82 triliun. Namun, alokasi anggaran tersebut baru terealisasi 12,74 persen atau Rp 2.231,68 triliun dari total anggaran.
Adapun realisasi BTT di tingkat provinsi tercatat 6,25 persen atau Rp 611,60 miliar. Sementara, realisasi BTT di tingkat kabupaten terealisasi 22,62 persen atau Rp 1.302,32 triliun. Adapun realisasi BTT di tingkat kota sebesar 16,09 persen atau Rp 317,76 miliar. (lut)
