Pasuruan Kota Madinah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menyelenggarakan Rapat Paripurna II dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021.
Rapat paripurna II kali perwakilan fraksi partai menyampaikan usulan dan pertanyaan yang disampaikan kepada Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi). Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki didampingi sejumlah Wakil Ketua DPRD di Gedung DPRD Kota Pasuruan, Senin (18/7/2022)
Dalam penyampaian pemandangan umum dari Fraksi Partai Gerinda mengapresiasi hasil kinerja Pemkot Pasuruan dalam menyusun laporan keuangan sehingga BPK-RI mengeluarkan LHP dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.
“Dengan adanya raihan prestasi ini menjadi energi positif yang mampu menggerakkan roda pemerintahan Kota Pasuruan dengan hasil yang lebih baik lagi,” kata Tutur juru bicara Fraksi Partai Gerindra
Menurutnya, Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Pasuruan telah berhasil meningkatkan 108,01% dari yang telah direncanakan.
“Semoga ada terobosan baru dalam regulasi untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan melalui peningkatan PAD khususnya dari sektor penerimaan,” imbuhnya
Fraksi partai Gerindra berharap Pemkot Pasuruan lebih mematangkan perencanaan, kajian, dan strategi yang baik, seperti prioritas terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta perbaikan infrastruktur yang tersinkronisasi dengan kebijakan nasional.
“Kami berharap Pemkot Pasuruan lebih mematangkan perencanaan dan strategi yang baik terhadapap pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat,” harap Tutur
Dari fraksi partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan usulan terkait pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP agar diberikan pada siswa baru pada tahun ajaran baru untuk meringankan beban orang tua.
“Terkait pendistribusian seragam baru untuk siswa SD dan SMP bisa diberikan saat awal masuk siswa baru biar bisa meringankan beban orang tua”, usul Nawawi
Rapat Paripurna II dibuka langsung oleh Ketua DPRD H. Ismail Marzuki didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan, Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo, Anggota DPRD Kota Pasuruan, Forpimda Kota Pasuruan dan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
