Pasuruan Kota Madinah. Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo, S.T.P., M.Si (Mas Adi) didampingi Asisten Adminsitrasi Umum Ir. Yudi Adi Prasetyo bersama Perangkat Daerah terkait mengikuti Entry Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) tahun 2023 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bertempat di MCC Gradika Bhakti Praja, Rabu (2/8/2023).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan untuk mendorong percepatan RB yang berdampak, maka fokus utama dari evaluasi SAKIP 2023 ini akan lebih menekankan kepada upaya dalam menangani kemiskinan ekstrem. Langkah ini, selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menargetkan 2024 mendatang angka kemiskinan ekstrem mencapai 0%.
“Sesuai dengan arahan Pak Presiden dan agar hasil evaluasi lebih berdampak, maka fokus evaluasi SAKIP 2023 akan lebih menekankan terhadap upaya mengenai kemiskinan ekstrem,” kata Anas
Selain itu, Menteri PANRB menyampaikan, saat ini dengan adanya proses simplifikasi evaluasi RB yang lebih berdampak, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi disibukkan dengan penilaian mandiri.
“Penilaian RB general akan dilakukan oleh Kementerian lembaga pada tingkat meso,” ujarnya.
Sedangkan, untuk fokus evaluasi dari sisi Zona Integritas (ZI), Kementerian PANRB mengedepankan pada efektivitas, pengendalian internal dalam mengenali potensi resiko integritas, resiko terkait pencapaian kinerja utama, dan upaya perbaikan pelayanan publik.
“Kami terus ingin mendorong agar penilaian RB tahun ini lebih berdampak, lebih terukur, dan tidak terjebak pada tumbukan kertas atau administrasi atau di sisi hulu, tapi langsung ke sisi hilir atau ke sisi dampak,” pungkasnya.
Pada entry meeting ini dilakukan pemaparan terkait gambaran umum dan penjelasan teknis pelaksanaan evaluasi SAKIP, RB, dan ZI tahun 2023.
Mas Adi seusai evaluasi mengatakan, menindaklanjuti fokus tema prioritas yakni percepatan pengentasan kemiskinan, Ia meminta para perangkat daerah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengentas kemiskinan.
“Menindaklanjuti tema prioritas evaluasi SAKIP 2023 yakni pengentasan kemuskinan, kita fokus pada apa yang harus kita lakukan dalam merumuskan kebijakan terkait kemiskinan,” ujarnya
Mas Adi menyampaikan tugas ini menjadi tugas bersama, butuh sinergitas dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan.
“Indikator dan timeline evaluasi sudah cukup jelas, ini harus tersampaikan kepada seluruh perangkat daerah. Harus kita lakukan kolaborasi karena ini menjadi tanggungjawab bersama. Bagi energi dan pikiran kita mana saja yang menjadi priroritas. Bukan hanya untuk memenuhi kewajiban adminsitrasi belaka, namun harus ada dampak yang bisa dirasakan,” pungkas Mas Adi
