Pasuruan Kota Madinah. Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP., M.Si bersama perangkat daerah terkait mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (13/11/2023) di Madinah Command Center (MCC) Kota Pasuruan.
Pada periode Oktober 2023, disebutkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, bahwa kondisi inflasi Indonesia menempati urutan ke-141 dari 186 negara di dunia.
“Inflasi Indonesia year on year relatif terkendali dengan baik di angka 2,56%,” ujar Tito
Tito menegaskan rakor mingguan pengendalian inflasi ini akan dilakukan secara rutin sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo, mengingat adanya permasalahan global yang berdampak kepada Indonesia.
“Rakor pengendalian inflasi akan terus menerus dilakukan atas perintah Bapak Jokowi, dikarenakan adanya situasi eksternal antara lain ketegangan politik Rusia dan Ukraina, terjadinya gejolak keuangan, dolar menguat dan beberapa mata uang melemah termasuk rupiah Indonesia. Ini semua berpengaruh pada seluruh negara, disamping kondisi domestik internal,” ujar Tito
Dilaporkan, data kondisi inflasi Indonesia dari dari bulan september ke oktober (month to month) terjadi kenaikan sebesar 0,17%. Jawa Timur masuk ke dalam 10 provinsi penyumbang inflasi tertinggi urutan ke 6 dengan angka 3,25%.Berdasarkan data BPS, komoditas yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, gula pasir. Sedangkan sejumlah komoditas pangan yang mengalami deflasi antara lain telur ayam ras, bawang merah, dan bawang putih.
Sementara itu, hasil laporan Indeks Perkembangan Harga (IPH) secara nasional, junlah kab/kota yang mengalami kenaikan IPH naik 2% poin dari minggu sebelumnya. Kenaikan terjadi di wilayah pulau Jawa. Komoditas pangan nyumbang utama kenaikan IPH di kab/kota sampai dengan minggu kedua November 2023 antara lain cabai merah, cabai rawit, gula pasir.
Selanjutnya, Tito Karnavian berharap monitoring dan evaluasi harus terus dilakukan agar angka inflasi dapat stabil, Ia juga meminta agar hasil data dari BPS ini untuk dijadikan sebagai catatan dalam upaya pengendalian inflasi pada masing-masing daerah.
Sementara itu seusai mengikuti rakor, Wawali Mas Adi dalam arahannya meminta kepada para perangkat daerah terkait untuk terus membangun koordinasi dan sinergitas antar berbagai pihak yang terkait memastikan ketersediaan pasokan.
“Rakor pengendalian inflasi ini akan terus dilakukan sampai menjelang natal dan tahun baru, yang perlu kita upayakan adalah koordinasi dan sinergitas yang baik, memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan, mengingat adanya perubahan iklim yang saat ini terjadi,” ujar Mas Adi
