Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sosialisasi Penyelarasan Sekolah Rakyat secara daring melalui Zoom Meeting,
Rapat ini dibuka dengan sambutan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai strategi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar pendidikan alternatif, tetapi fondasi pembangunan sosial. Masyarakat harus diberi akses ilmu agar mampu bangkit dan mandiri,” ujar Gus Ipul.
Dalam kesempatan ini, Kementerian Sosial juga memaparkan tren penurunan angka kemiskinan. Per September 2024, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa—turun 0,46% poin dari Maret 2024. Sementara angka kemiskinan ekstrem naik sedikit menjadi 1,3% akibat penyesuaian garis kemiskinan ekstrem dari US$1,9 menjadi US$2,15 PPP.
Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membahas penguatan peran TPID dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi global.
“Inflasi harus dijaga tetap rendah, karena langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat kecil. TPID berperan penting sebagai garda depan daerah dalam pengendalianharga,” tegas Tito.
Dari sisi inflasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi tahunan per Maret 2025 tercatat 1,03%, menunjukkan tren yang terkendali. Namun, inflasi bulanan mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 1,65%, didorong oleh kenaikan harga di kelompok makanan, minuman, serta energi rumah tangga.
Rapat ini turut diikuti oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, bersama perangkat daerah terkait mengikuti rapat ini dari MCC Madinah van Java pada Senin, (21/4/25. Keikutsertaan Pemkot Pasuruan menunjukkan komitmen dalam mendukung kebijakan nasional terkait pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan.
