Bertempat di Halaman Universitas Merdeka Pasuruan Jalan Ir. H. Juanda Pasuruan Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan pada hari Rabu malam tanggal 2 Mei 2018  Walikota Pasuruan bersama Keluarga Besar Civitas Akademika Universitas Merdeka Pasuruan mengadakan dialog publik capaian kinerja 2 tahun kepemimpinan Pemerintahan Kota Pasuruan. Dialog tersebut di hadiri Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, Camat Se-Kota, Ketua Umum yayasan Perti Merdeka Pasuruan, Rektor/Wakil Rektor, Ibu Dekan/Wakil Dekan/Ibu Dosen di lingkungan Universitas Merdeka Pasuruan, Kepala Sekolah SMA/ SMP/SD sederajat Se-Kota Pasuruan, Pimpinan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Ketua Umum dan Pengurus ikatan alumni Universitas Merdeka Pasuruan,  BEM / Mahasiswa / Mahasiswi serta undangan lain.

“ Acara ini dihadiri kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa/mahasiswi dan beberapa organisasi masyarakat di Kota Pasuruan. Diadakannya acara Dialog Publik adalah agar capaian kinerja 2 tahun kepemimpinan pemerintahan Kota Pasuruan sekarang dapat terkomunikasikan dengan baik dan benar .” ujar Wakil Rektor  III Universitas Merdeka Pasuruan bapak Drs. Yus Dwi harto, MM.

Dalam dialog tersebut Walikota Pasuruan Bapak Drs. H. Setiyono, M.Si menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Universitas Merdeka Pasuruan atas kerjasamanya  dalam membantu program dan kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan. Kebutuhan dasar masyarakat Kota Pasuruan yang harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Pasuruan yaitu pendidikan, kesehatan dan mengentas pengangguran. Sebelumnya sudah tertata dengan baik, ditengah perjalanan muncul PP Nomor 38 terkait perubahan kelembagaan yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Pasuruan.

Pada tahun 2016, terkait anggaran yang merencanakan pejabat lama, sedangkan yang melaksanakan pejabat baru dan itu tidak bisa diubah secara frontal. Disamping itu ada regulasi penataan kelembagaan di Provinsi, Kota dan Kabupaten.  Seperti Dinas Sosial berdiri sendiri, Pertanian, Perikanan berdiri sendiri, Kominfo, PU, Perkim berdiri sendiri. Sedangkan Bapemas di hilangkan. Mulai bulan Agustus menata regulasi selesainya bulan Oktober sedangkan pelantikan bulan Desember.  Dengan adanya perubahan kelembagaan tersebut otomatis struktur anggaran juga berubah dan dijalankan di tahun 2017.

Terkait pelayanan yang ada di RSUD dr. R. Soedarsono, manajemen RSUD dinilai kurang bagus karena tidak didukung oleh SDM yang handal dan profesional. Selama 1 minggu, Walikota Pasuruan bertugas di RSUD yang tujuannya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di RSUD tersebut. Atas masukan dokter terkait pelayanan yang ada di RSUD agar mengganti struktur seluruh manajemen. Dengan berjalannya waktu, tahap demi tahap pelayanan yang ada di RSUD  semakin hari ada peningkatan perbaikan. Ini dikarenakan ada sarana dan prasarana yang mendukung, manajemen pelayanan yang sudah ditata. Sehingga dalam melayani setiap masyarakat Kota dan Kabupaten Pasuruan semakin baik.

Terkait pendidikan di Kota Pasuruan, khususnya SLTP dan SLTA itu merupakan kewenangan tingkat I Provinsi Jawa Timur, tetapi Pemerintah Kota Pasuruan sudah punya program yaitu mengratiskan biaya pendidikan. Alhamdulillah dapat dukungan dan kita persiapkan subsidi. Demikian juga dengan kebijakan kesehatan, untuk layanan di Puskesmas agar dapat ditingkatkan untuk rawat inap selama 24 jam.

Baru-baru ini, Pemerintah Kota Pasuruan menetapkan Kota Pasuruan sebagai Kota Inklusi dengan tujuan agar pendidikan anak yang kurang sempurna dan berkebutuhan khusus mendapatkan  pendidikan   yang layak dan berkualitas. Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2018 akan menaikkan gaji Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi Rp. 700.000,-

Terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kota Pasuruan, diharapkan data orang miskin di Kota Pasuruan  harus sesuai dengan data pusat di Kementrian Sosial RI sehingga kedepan data orang miskin benar-benar riil dan tidak salah sasaran. Khusus orang miskin yang tidak produktif seperti orang dengan usia lanjut, tidak bekerja dan sakit diharapkan diberi bantuan setiap bulannya karena untuk makan setiap harinya. Sedangkan orang miskin yang masih produktif harus di beri pelatihan.

Untuk mendukung peningkatan perekonomian disekitar Jalan Tol Pasuruan, Pemerintah Kota Pasuruan harus merubah RT/RW dan bisa menarik investor untuk menanamkan modal ke Kota Pasuruan sehingga Kota Pasuruan punya daya saing terhadap daerah lain. Disamping itu juga diharapkan untuk mengurangi pengangguran dan  mengentaskan kemiskinan.

Kota Pasuruan sejak lama dikenal dengan Kota santri, untuk itu sarana dan prasarana harus dibangun untuk bisa lebih mengangkat dan mendukung Kota santri. Kedepan akan dibangun gedung Islamic Center yang tujuannya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa islami. Terkait cagar budaya yang ada di Kota Pasuruan, nantinya Pemerintah Kota Pasuruan akan menghimpun  jumlah bangunan cagar budaya yang ada dan akan dilaporkan ke tingkat pusat. Karena sekarang Kota Pasuruan menjadi Kota Pusaka karena ada bangunan-bangunan kuno peninggalan jaman dahulu seperti gedung P3GI, pelabuhan tanjung tembikar yang sejak dulu punya kejayaan dan terkenal di seluruh dunia. Kedepan diharapkan kejayaan pelabuhan tanjung tembikar bisa terulang lagi dan kapal besar bisa bersandar dan bongkar muat peti kemas, oleh karena itu Pelindo dan Syahbandar harus saling berkoordinasi untuk mewujudkannya.

Untuk wilayah bagian utara, tahun 2018 akan di bangun TPI dan BBI seluas 3 hektar tempat pendaratan ikan yang tujuannya untuk membantu nelayan Kota Pasuruan agar lebih sejahtera. Karena selama ini hasil tangkapan ikan nelayan langsung dibeli oleh juragan dengan nilai di bawah standart dan setiap tahun ada bantuan rumah untuk nelayan. Sedangkan untuk petani garam, Pemerintah Kota Pasuruan membantu sarana dan prasarana karena selama ini nilai garam petani Kota Pasuruan nilainya lebih tinggi di banding daerah lain. Kita harus merubah kultur di bagian utara dan harus ada redesign sarana dan prasarana untuk pembangunan Kecamatan Panggungrejo dan diharapkan juga ada Kantor Polsek Panggungrejo. Untuk itu Kapolresta saling koordinasi dengan Komandan Kodim.

Terkait seni yang ada di Kota Pasuruan, Pemerintah Kota Pasuruan akan membangun gedung kesenian yang tujuannya untuk memfasilitasi dan mendukung para seniman di dalam menyalurkan bakat dan minatnya. Karena selama ini ada 35 grup seni terdiri dari seni musik dan seni tari.

Untuk mempercepat pembangunan di Kota Pasuruan dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat.

Seusai pemaparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Walikota Pasuruan dengan mahasiswa/mahasiswi.