Pasuruan Kota Madinah. Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima kedatangan KPK RI, Ombusman dan Seketaris Daerah Kota Kabupaten Se Provinsi Jawa Timur dalam rangka Rapat Koordinasi Penguatan Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2023 Sektor Pendidikan Wilayah Jawa Timur berlokasi di Gedung Gradika Kota Pasuruan. Jum’at (15/9/2023)
Dalam kesempatan sambutan Gus Ipul menyampaikan rasa bahagia dan syukur karena KPK RI menempatkan rapat koordinasi Kota Kabupaten Wilayah Jawa Timur di Kota Pasuruan.
“Saya ucapkan Selamat datang di Kota yang sedang berusaha menjadi Kota Madinah (Maju ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni warganya), Selamat datang dikota yang berjuang keras menyamakan diri Kota Surabaya dan Kota Malang,” ucapnya
Ia juga menambahkan dengan rapat koordinasi seperti yang dilakukan saat ini maka ini merupakan suatu kegiatan yang positif karena bisa saling belajar antar daerah.
“Indikator yang diterapkan semua daerah itu sama melihat indeks korupsinya melihat sakipnya semua itu sama indikatornya oleh karena itu sering sering kumpul seperti ini bagus karena bisa saling belajar dan pasti ada manfaatnya,” tambahnya
Kemudian Ia menyampaikan Setelah dilantik digrahadi pertemuan yang diinisiasi oleh KPK terkait dengan MCP Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan skornya 44 sementara di daerah lain mempunyai nilai yang lebih tinggi.
“Saya terpacu ini tantangan kemudian saya minta pengarahan dari KPK Alhamdulillah tahun berikutnya nilainya 80 kemudian ditahun berikutnya lagi naik nilainya 90, ini merupakan upaya dari kita belajar untuk tindaklanjuti apa yang kita temukan,” ujarnya
Kemudian Gus Ipul kembali mengucapkan rasa bahagia karena bisa berkumpul disini sama sama saling belajar saling menyemangati.
“Mari kita bangkit mari kita kejar Banyuwangi, Kota malang dan Kota Surabaya yang lebih dulu maju memang kelihatannya berat bila kita bersama sama Insya Alloh kita bisa pemenuhan indikatornya,” ucapnya
Kemudian Ia berharap Indek perilaku anti korupsi pada sektor pendidikan perlu adanya panduan yang lebih kongkret, detail dan nyata sehingga bisa dilakukan pengelolaan anggaran yang lebih baik.
“Dalam Pengeloaan dana Bos antar sekolah masih ada perbedaan, walaupun sudah bertahun- tahun tetapi dilapangan masih ada perbedaan persepsi salah satu contohnya seragam itu boleh jual apa tidak, di kasih tulisan aja tidak boleh jual seragam, tidak boleh jual LKS jadi lebih jelas,” pungkasnya
Hadir dalam kegiatan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Wali Kota Pasuruan, Seketaris Daerah Kota Pasuruan, jajaran KPK RI dan Ombusmen, Sekda, Inspektur, dan diikuti Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah se- Jawa Timur. (rmd)
